Menurut mantan Presiden RI itu, feodalisme Indonesia bukan (hanya) muncul dan dipelihara oleh kalangan elite dan penguasa, melainkan justru didesak dari bawah, dari kepentingan publik atau masyarakat luas. Elite dan penguasa pun mau tak mau mesti mengakomodasi kehendak publik itu. Pernyataan diskursif itu tentu saja membuka ruang kontroversi baru. Bukan hanya karena diucapkan seorang ahli penerbangan terkemuka dunia atau lantaran kebetulan isu feodalisme publik itu muncul di tengah ''tuduhan'' pada tradisi monarkis, yang notabene dianggap sebagian kalangan sebagai pihak yang melahirkan dan memelihara tradisi negatif --dalam logika modern-- itu. Isu itu juga cenderung menjadi masalah dan kontroversi karena beberapa bias yang terkandung di dalamnya. Pertama, kita sulit menemukan penjelasan yang logis atau bukti historis yang menyatakan bahwa tradisi atau kecenderungan feodalistik itu muncul dan datang dari rakyat karena semata alasan sederhana: feodalisme itu sejatinya tidaklah menguntungkan rakyat. Kotabumi. Lampung Utara. Sebaliknya, ia justru menjadi sistem yang efektif untuk mempertahankan dominasi dan hegemoni elite/penguasa pada rakyat atau masyarakat kelas bawah. Kedua, dalam sistem dan tradisi itu, rakyat berposisi tidak lain hanyalah menjadi objek atau korban hubungan vertikal yang dominatif, bahkan eksploitatif. Dengan jaringan kekuasaan, infrastruktur, penguasaan sumber daya hingga senjata, serta kedudukannya yang dipadati kewenangan desisif, elite/penguasa sebagai subjek mampu membuat sistem/tradisi itu terinternalisasi dengan cukup kuat dalam perilaku, juga pola berpikir, rakyat umum sebagai objeknya. Bahkan sebagian dari objek itu menganggap sistem/tradisi itu sebagai satu hal yang given, menjadi fitrah bahkan basis eksistensinya. Hal terpenting, ketiga, pandangan tadi menjadi bias dari elite/penguasa, dalam pengertian ia menjadi semacam pemutarbalikan fakta dan logika yang memberi peluang bagi elite/penguasa berkelit dari tanggung jawab sosial, kultural, maupun historisnya. Dan hal itu akan menjadi sebuah fallacy yang berbahaya bagi demokrasi dan tata negara jika ia mendapat legitimasi dalam konspirasi elite, katakanlah, bermula dari persetujuan --etis maupun moral, sekurangnya-- dari anggota ICMI, yang hampir semuanya memiliki posisi strategis, terutama dalam penciptaan opini publik. Dalam realitas aktualnya pada saat ini, feodalisme --katakanlah yang melekat dalam kehidupan keluarga ratusan kerajaan di Indonesia-- telah mengalami kemerosotan dan kepunahan yang sistematis. Bukan hanya keluarga-keluarga kerajaan itu telah mendapat tekanan sangat berat, baik secara politis, ekonomis, yuridis, maupun kultural --sehingga daya hidupnya menurun drastis-- ia juga pada banyak dimensi menunjukkan sikap dan perilaku yang justru lebih demokratis ketimbang kaum --yang mengklaim dirinya-- demokrat belakangan ini. Sultan Hamengku Buwono (HB) IX adalah contoh yang paling tepat untuk itu. Sebagai raja dengan pengaruh yang sangat kuat hingga ke puncak kerajaan kolonial Belanda, Sultan HB IX justru memperlihatkan sikap dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengejutkan, yang tidak hanya sangat demokratis untuk ukuran saat ini, bahkan menentukan keberlangsungan republik muda ini. Sebaliknya, perilaku para pemimpin modern republik ini, yang konon terpilih secara demokratis, malah terang-terangan bertentangan dengan kepemimpinan yang populis, rendah hati, egaliter, dan mencerminkan kesejatiannya sebagai public servant. Pihak yang mendapat pinjaman wewenang, fasilitas luar biasa dari dana rakyat, dan kepercayaan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
7 tahun yang lalu